PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun di
Kabupaten Batang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional di
Wilayah Jawa dan Bali. PLTU tersebut terletak di tiga desa yaitu Ujungnegoro,
Karanggeneng, dan Ponowareng, dekat Laut Ujungnegoro. Diantara ketiga desa
tersebut, Karanggeneng mendapatkan dampak terbesar karena mayoritas
warganya mengalami dampak pembangunan PLTU. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pengembangan PLTU terhadap
kehidupan sosial masyarakat Desa Karanggeneng. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis sosiologis, yaitu dalam penelitian ini Penulis melakukan
peninjauan dari aspek hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang
berlaku khususnya yang berkaitan peran notaris dalam pembebasan lahan dalam.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PLTU Batang
berpengaruh terhadap masyarakat Desa Karanggeneng yang terpaksa menjual
tanahnya, masa depan masyarakat setempat juga terpengaruh karena adanya
pemindahan fungsi lahan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata
pencahariannya. Kebijakan PLTU berdampak pada kondisi saat ini dan masa yang
akan datang yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Desa
Karanggeneng, namun bentuk tanggung jawab PT PBI adalah pembentukan KUB
bagi masyarakat terdampak, disarankan agar pembangunan PLTU Batang harus
lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembebasan lahan atau
tanah untuk pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, dimana terdapat peran
notaris dalam pembuatan akta otentiknya. Panitia Pengadaan Tanah (P2T),
mengacu pada peraturan pengadaan tanah pada waktu itu. Jenis penelitian ini
adalah yuridis sosiologis. Panitia Pengadaan tanah merubah peruntukan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga memberikan ganti rugi berupa uang dalam
pelepasan tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan berdasarkan UndangUndang
Pokok
Agraria
(UUPA)
maupun
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun

1997.

Notaris membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Akta Pengakuan
Hutang dalam pengadaan tanah tersebut sedangkan pengadaan tanah tersebut
adalah di atas tanah negara, sehingga tidak ada pelepasan hak atas tanah pada
perbuatan hukum tersebut.

Kata Kunci : PLTU, Kepentingan Umum, Pembebasan Lahan, Notaris