Giritono, Danu (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH KOTA KENDARI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (504kB) | Download (504kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (143kB) | Download (143kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (306kB) | Download (306kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (392kB) | Download (392kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (663kB) | Download (663kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (850kB) | Download (850kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (779kB) | Download (779kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (305kB) | Download (305kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (290kB) | Download (290kB)

Abstract

Kebutuhan Masyarakat di wilayah Kota Kendari akan kepastian hukum
ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen –
elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak
langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki
parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang
Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan
bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini
tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan Mempertahankan
hak ingkar dan kewajiban ingkar itu harus dihormati juga cuma Peradilan dan
kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan
pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap
notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari
Bentuk Perlindungan hukum Notaris di wilayah kota kendari dalam
pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian,
serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas.
Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu,
melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di
jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang. Ketika Notaris dipanggil
dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau
tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau
peraturan perundang– undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat
dihadapannya maka, MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris
tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum
dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi
Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan
bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris
bersangkutan. ..
Kata Kunci: Perindungan Hukum, Notaris, UUJN

Dosen Pembimbing:	Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20789

Actions (login required)

View Item