Mengenai Kajian Hukum Rangkap Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Yang Tidak Satu Wilayah, Tesis ini membahas sebagaimana kita
ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada dibawah naungan 2 (dua) instansi /
kementrian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap
oleh 1 (satu) orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan
dalam hal administrativenya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja
yaitu mengenai wilayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang
merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda.
Bagaimana aturan atau ketentuan yang mewajibkan Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah hanya diperbolehkan satu wilayah kerja ? dan apakah akibat atau
dampak hukumnya jika Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
mempunyai tempat wilayah yang berbeda ? serta langkah-langkah dan tindakan apa
saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) mempunyai tempat wilayah yang berbeda? Dalam tesis ini juga akan
dibahas mengenai Peran dan fungsi Organisasi Profesi baik Ikatan Notaris
Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta
Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalah seperti tersebut diatas.

Kata Kunci : Rangkap jabatan, Tidak satu wilayah, Wilayah Jabatan berbeda