Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian
harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada
dalam perwalian. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris
terhadap pelaksanaan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak
yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian. Dan untuk
mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi-solusi terhadap
pembagian harta warisan yang dialami oleh anak yatim korban bencana
alam yang berada dalam perwalian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris, sedangkann metode pengumpulan data menggunakan
library research dan Field research. Metode analisa data dilakukan secara
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Permasalahan Penelitian ini
dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum,Teori Kewenangan,
dan Teori Keadilan.
Penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaksanaan Ketentuan
Kompilasi Hukum Islam mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap
Anak Yatim Yang Berada Dalam Perwalian dapat dilakukan secara damai,
jika terdapat sengketa maka diajukan ke Pengadilan Agama. Notaris
memiliki wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris tanpa
memperhatikan penggolongan penduduk. Dan berperan dalam Pembuatan
Akta Pernyataan Waris/Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak
Waris, jika terjadi sengketa dapat membuat Akta Perdamaian/Surat
Perdamaian/Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan. Kendala dalam
permasalahan ini a.wali menyalahgunakan harta kekayaan anak yang
dalam perwalian;b.jika anak memiliki harta warisan berupa tanah dapat
mengakibatkan sengketa waris;c.wali harus bersikap adil terhadap anak
tersebut;d.kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perwalian anak
serta peran dan tanggung jawab wali;e. masih menggunakan aturan
Hindia-Belanda atau golongan penduduk;f. masyarakat beranggapan peran
notaris diperuntukan orang yang tunduk terhadap Peraturan Barat saja.
Solusi: a.Wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.b.Surat
Keterangan Waris (SKW) yang dimiliki oleh si anak tersebut yang telah
dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang.c.Hilangnya hak perwalian dengan
cara pencabutan kekuasaan perwalian. d.Perlu adanya sosialisasi serta
pengarahan terhadap masyarakat. e.Sejak berlakunya Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, penggolongan
penduduk sudah tidak diterapkan lagi karena adanya pemerataan
penduduk. f.Perlu sosialisai mengenai peran notaris kepada masyarakat.

Kata kunci : Peran, Notaris, Pembagian, Harta Warisan, KHI