RIZKY PRADHANI, ANGGRI (2021) PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN HARJAMUKTI DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (705kB) | Download (705kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (288kB) | Download (288kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (385kB) | Download (385kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (305kB) | Download (305kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (506kB) | Download (506kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (487kB) | Download (487kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (521kB) | Download (521kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (313kB) | Download (313kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (310kB) | Download (310kB)

Abstract

Peralihan hak adalah suatu peristiwa berpindahnya hak dari tangan
seseorang ketangan orang lain dalam suatu perbuatan hukum yang bertujuan
untuk memindahkan hak atau barang/benda bergerak atau barang/benda tidak
bergerak.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 1)
Untuk mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan jual beli atas tanah hak
milik dan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 2) Hambatanhambatan

yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan jual beli tanah
hak milik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode
pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian dengan metode hukum yuridis
empiris disebut juga dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Artinya untuk menggambarkan
dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai
pelaksanaan pendaftaran peralihan jual beli hak milik atas tanah dan hambatanhambatan
apa
saja
yang
terjadi
dalam
pendaftarannya.

Berdasarkan

hasil analisi data disimpulkan : 1. Untuk memudahkan
melakukan perbuatan hukum peralihan hak milik yang menjadi objek berpindah
kepada penerima hak, maka dalam pemindahan haknya harus dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat aktanya dan didaftarkan di
Kantor Pertanahan. Dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah wajib dihadiri
oleh pihak penjual, pihak pembeli dan saksi. Akta tanah yang dikeluarkan oleh
PPAT dibuat sebanyak dua lembar, yang semuanya asli. Satu lembar disimpan di
Kantor PPAT, satu lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
untuk keperluan pendaftaran. Untuk para pihak hanya diberi salinannya.
Berdasarkan teori perlindungan hukum, pentingnya dibuatkan akta jual beli
merupakan wujud perlindungan hukum bagi pembeli tanah. Selain itu berdasarkan
teori kepastian hukum, dengan dibuatkannya akta jual beli oleh PPAT, akan
menjadi jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga bisa
terlaksananya perjanjian jual beli tanah tersebut. Menurut teori kewenangan,
PPAT merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pertanahan dalam melakukan
jual beli tanah. Berdasarkan teori keadilan, PPAT menjalankan tugasnya sesuai
jabatannya dan tidak berat sebelah serta membantu masyarakat dengan biaya yang
terjangkau. 2. Hambatan-hambatan yang berasal dari Faktor intern, dibedakan
menjadi 2 yakni : 1) Segi teknis (pelaksana), diantaranya kurangnya sumber daya
manusia/tenaga ahli, benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan
dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting, serta
kesibukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 2) Segi pembukuan,
diantaranya pencarian buku tanah yang tidak diketemukan, pengisian akta-akta
jual beli yang kurang lengkap dan kurang sempurna, berkas-berkas yang
diperlukan tidak lengkap atau kurang lengkap, serta tanah yang akan dialihkan
haknya tersebut dalam keadaan sengketa. Faktor ekstern: 1) Banyaknya peralihan hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan yang hanya bermodalkan
materai.2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya
pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. 3) Bagi masyarakat pedesaan, biaya
untuk melakukan peralihan hak atas tanah sampai didaftarkan peralihan hak
tersebut sangat mahal. 4) Banyak masyarakat di pedesaan yang dalam melakukan
pendaftaran peralihan hak atas tanahnya melalui Kepala Kelurahan, yang
terkadang karena kesibukan Kepala Kelurahan mengakibatkan pendaftaran
peralihan hak atas tanah menjadi tertunda.

Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, Pertanahan, Jual Beli.

Dosen Pembimbing:	Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:31
Last Modified:	07 Jan 2022 06:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20771

Actions (login required)

View Item