AFID AMASI, ALANNUARI (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf

| Download (817kB)
[thumbnail of publikasi.pdf] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (285kB)
[thumbnail of abstrak.pdf] Text
abstrak.pdf

| Download (308kB)
[thumbnail of daftar isi.pdf] Text
daftar isi.pdf

| Download (319kB)
[thumbnail of bab 1.pdf] Text
bab 1.pdf

| Download (605kB)
[thumbnail of bab 2.pdf] Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (767kB)
[thumbnail of bab 3.pdf] Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (484kB)
[thumbnail of bab 4.pdf] Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (309kB)
[thumbnail of daftar pustaka.pdf] Text
daftar pustaka.pdf

| Download (392kB)

Abstract

Batalnya proses jual beli berakibat pada kembalinya ke keadaan semula,
yaitu segala biaya-biaya yang telah dibayarkan maka harus dikembalikan kepada
masing-masing pihak, termasuk dalam hal ini adalah PPh Final yang telah
dibayarkan oleh pihak penjual. Hal yang demikian merupakan suatu bentuk
restitusi atas kelebihan bayar pajak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Konstruksi hukum dari
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan
(PPh). 2) Pelaksanaan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh). 3) Prosedur restitusi (pengembalian) Pajak Penghasilan
(PPh) terhadap pembatalan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.
Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dilakukan
untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang. Analisis data p
yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Hasil dari penellitian ini adalah: 1) Konstruksi hukum dari Perjanjian
Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2
huruf d. Pada pasal ini disebutkan dengan jelas bahwa penghasilan yang diperoleh
dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat dikenai pajak
penghasilan yang bersifat final. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum adalah 5%. Sedangkan
objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut.
2). Pelaksanaan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Pengenaan Pajak
Penghasilan (PPh) harus delakukan secara terang yaitu berdasarkan atas
kesepakatan kedua belah pihak, serta dilakukan dengan akta PPAT, dalam hal ini
akta jual beli (AJB), setelah persyaratan-persyaratan baik materiil maupun formal
telah terpenuhi. Pada proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah ini
para pihak datang ke notaris untuk menyatakan bahwa salah satu pihak akan
menjual hak atas tanahnya kepada pihak lainnya pada dasarnya hal ini hanya
diawali dengan konsultasi kedua belah kepada notaris, untuk mengetahui
persyaratan yang nantinya dibutuhkan dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual
Beli (PPJB), dan pada Tahap selanjutnya notaris akan memberikan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh salah satu dan/atau kedua belah pihak 3. Prosedur
restitusi (pengembalian) Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016
mekanisme dan tahapan proses restitusi pajak yaitu pendahuluan, verifikasi
dokumen, penelitian administratif yang sifatnya sederhana. Konsekuensi sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari dasar penetapan pajak jika
berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Jual Beli, Restitusi Pajak, PPh

Dosen Pembimbing: Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Jan 2022 06:30
Last Modified: 07 Jan 2022 06:30
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20755

Actions (login required)

View Item View Item