Sedikit masyarakat yang mencantumkan perhitungan zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan meskipun pemerintah sudah memfasilitasi. Secara
umum, sistem pengelolaan zakat dan pajak ini belum mencerminkan akuntabilitas
dan kreditabilitas. Kurangnya sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak adalah salah satu hambatan. Masyarakat kebingungan atas
aturan yang wajib dipenuhi agar zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena
pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem
pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT, alasan sistem
pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT belum
mampu mengetaskan kemiskinan, pelaksanaan yang ideal dalam pembayaran
zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan
kemiskinan.
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan
spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian berupa
data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka sebagai
data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisa data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pembayaran zakat
dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan
kemiskinan karena Lembaga amil zakat pemerintah dan swasta masih belum
mampu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah yang besar.
Alasan sistem pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT
belum mampu mengetaskan kemiskinan adalah faktor religius dan faktor non
religius. Idealnya pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi
notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan seperti di Negara
Malaysia pajak yang telah dibayarkan oleh setiap individu dapat dikurangkan
terhadap sejumlah nilai uang yang sebenarnya bukan merupakan pembayaran
pajak.

Kata Kunci: Zakat, Pajak Penghasilan, Hukum Komparatif