Hukum perburuhan adalah hukum yang mengatur hubungan antara
buruh/pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hukum perburuhan berfungsi
melindungi kepentingan buruh dari kekuasaan tidak terbatas pihak
majikan/pengusaha /pemberi kerja (soepomo,1999:8-9). Untuk menghindari
kesewenagan dalam hubungan pengusaha dan buruh, perlu campur tangan
pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Aparat pemerintah
mendorong pihak pengusaha dan buruh untuk melaksanakan peraturan perburuhan
serta mengawasinya. Setiap pelanggaran peraturan perburuhan dapat dikenakan
sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (denda dan penjara).
Hukum perburuhan diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk
yang dihasilkan pengusaha dan buruh melalui perundingan seperti perjanjian kerja
(PK), perjanjian kerja bersama (PKB), atau berupa peraturan perusahaan (PP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa urgensi akta perjanjian
kerja dan Seberapa pentingkah harus dibuatkannya akta perjanjian kerja terhadap
dunia ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis, penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata pekerja,
pengusaha serta peran pemerintah dalam membangun hukum ketenagakerjaan
yang lebih baik.
Bahwa sebahagian hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sudah diatur
dalam undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi tidak dituangkan dalam suatu
perjanjian maupun akta Notaris, bahwa dalam dunia ketenagakerjaan sudah
sering terdapat beberapa pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan dan juga
pelanggaran terhadap pekerja sehingga Pentingnya akta perjanjian kerja Antara
Pekerja dan Pihak Perusahaan (Pemberi Kerja) adalah agar hak dan kewajiban
kedua belah pihak dapat diketahui secara bersama bersama dan juga akta notaris
(akta perjanjian kerja) antara pekerja dan pihak perusahaan (pemberi kerja) dapat
menjadi bukti yang outentik bagi kedua belah pihak, dan juga agar pekerja dan
pengusaha lebih taat dan patuh terhadap aturan yang menyangkut tentang
ketenagakerjaan dan Urgensi akta notaris adalah untuk pembangunan hukum
ketenagakerjaan agar lebih baik kedepannya, dan agar lebih meminimalisir
pelanggaran ketenagakerjaan.

Kata Kunci : urgensi akta notaris (akta perjanjian kerja)