Aeniwati, Zahri (2021) SISTEM PEMBUKTIAN PADA PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sudah menyebar ke
segala lini kehidupan. Dampak dari korupsi sangat besar, salah satunya adalah
kerugian negara. Perbankan pun juga sangat rentan terhadap tindakan korupsi.
Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran untuk mendapatkan
keuntungan atau sarana pemanfaatan uang hasil korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi pasal favorit yang digunakan
oleh hakim untuk menjerat koruptor, akan tetapi perlu pembuktian yang saksama
agar Pasal tersebut diterapkan.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan, yaitu sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, serta akibat hukum dari penerapan
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang
Nomor
20
Tahun
2001
di
Pengadilan
Negeri
Semarang
berdasarkan
nilai
keadilan.
Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis
secara
kualitatif
menggunakan
teori
penegakan
hukum
dan
teori
keadilan
menurut
Islam.
Hasil
penelitian
ini
adalah
:
(1)
sistem
pembuktian
dalam
penerapan
Pasal
2
ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang
Nomor
20
Tahun
2001
di
Pengadilan
Negeri
Semarang,
yakni
dalam
:
(a)
Pasal
2
ayat
(1)
:
(i)
tidak
membatasi
subjek
hukum
tertentu,
dan
(ii)
jika
terdakwa
tidak
mempunyai tugas dan wewenang, maka terdakwa tidak dapat melakukan
perbuatan yang didakwakan; (b) Pasal 3 : (i) subjek subjek hukum harus memangku
jabatan atau kedudukan, dan (ii) terdakwa selaku Personal Banker
Manager (Tim Leader) dapat dimintakan pertanggunganjawab dalam jabatannya.
Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, tetapi terdakwa adalah subjek hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Pengadilan Negeri menerapkan Pasal 3, oleh
karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pada awalnya berstatus
atau mempunyai kedudukan sebagai Personal Banker Manager (PBM) pada Bank
BTPN Cabang Semarang; (2) akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berupa penjatuhan sanksi pidana oleh
hakim, berupa penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000,- dan
pembayaran uang pengganti sebesar Rp.21.581.630.336,00. Pidana tersebut lebih
rendah dibandingkan pidana pada putusan Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 2 ayat (1). Bagi pelaku tindak pidana korupsi harus sanksi pidananya harus
lebih berat, dengan demikian akan dapat memberikan keadilan bagi rakyat.
Kata Kunci : Korupsi, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana
| Dosen Pembimbing: | Wahyuningsih, Sri Endah and Kusriyah, Sri | nidn0628046401, nidn0615076202 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:30 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:30 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20735 |
Actions (login required)
 |
View Item |
