Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri pada dasarnya adalah korban
tindak pidana narkotika, di samping sebagai pelaku tindak pidana. Dalam
penegakan hukum terhadap tindak penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di
pengadilan, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara atau sanksi
tindakan berupa rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna

narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan putusan hakim
terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di
Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data primer
sebagai pelengkap yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara
kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan Islam, dan teori
keadilan Pancasila.
Hasil penelitian ini adalah : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang dengan penjatuhan sanksi
oleh hakim terhadap pelaku, yang bersifat kasuistis dapat berupa sanksi pidana
penjara minimal atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Pertimbangan hakim
dalam memberikan putusan berupa rehabilitasi adalah adanya asesmen dan
penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dasar hukum
penyelesaian perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri merujuk pada
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun
2010; (2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan
didasarkan pada fakta yang terjadi di persidangan sehingga sifatnya kasuistis,
dengan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, riwayat
hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan

berat ringannya hukuman kepada terdakwa salah satunya mengacu kepada
bunyi SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahguna, Narkotika, Keadilan,
Pengadilan