ALI MASKUN, MUHAMMAD (2021) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN DEMAK KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan
sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka
Otonomi Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana
prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam
kerangka untuk mewujudkan otonomi desa?Bagaimana peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak
Kota?Bagaimana hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD)
untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota?
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Perangkat Desa di
wilayah Kecamatan Demak Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi
kepustakaan yang berkaitan dengan teori peran dan kewenangan desa.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Prosedur Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan
otonomi desa sebagai berikut: Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan
anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah
ditetapkan; Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; Kepala Desa
sekanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk
dibahas dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
yang telah disepakati bersama Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi
Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan
Perdes tentang APBDesa. Hambatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk
mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota antara lain yaitu
Keterbatasan anggaran., proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa
pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan
pencairan dana desa, perubahan nominal dana APBDes yang diterima dan adanya
peraturan Bupati baru. Upaya dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu
pemerintahan desa blerong dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan
Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya swadaya masyarakat, kemudian
menggunakan dana Pendapatan Asli Desa, dan dana Kurang Salur yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa, Otonomi Desa
| Dosen Pembimbing: | Kusriyah, Sri and Rodhiyah Dwi Istinah, Siti | nidn0615076202, nidn0613066101 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:29 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:29 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20711 |
Actions (login required)
 |
View Item |
