Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan (online) sesuai Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan juncto
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dalam Jaringan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019, dalam penyediaan data
perusahaan di Kota Salatiga, dan penerapan sanksi kepada pengusaha/pengurus
perusahaan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode
ini digunakan untuk menganalisis guna memberikan jawaban tentang masalah
hukum sesuai dengan target yang diteliti yaitu penerapan peraturan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan secara online di Kota Salatiga. Data yang
digunakan adalah primer dan sekunder. Cara memperoleh data dengan wawancara
dan penelitian terhadap data wajib lapor ketenagakerjaan di Satuan Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Salatiga. Kesimpulan penelitian ini yaitu penerapan wajib lapor ketenagakerjaan
dalam jaringan belum efektif dalam mendukung penyediaan data perusahaan di
Kota Salatiga. Ketidakefektifan diakibatkan oleh kewenangan Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1981 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dimana tidak dapat melakukan pengelolaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan
dan penegakan hukum atas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan
peraturan pelaksanaannya. Menurut kedua undang-undang itu, kewenangan
pengelolaan hingga penegakan hukum wajib lapor ketenagakerjaan dijalankan
dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, namun oleh peraturan perundangundangan

tersebut kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan di
pemerintah pusat dan provinsi, tidak di kabupaten/kota. Selain faktor
kewenangan, faktor penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1981 belum dilaksanakan secara maksimal.
Kata kunci: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, kewenangan, pengawas
ketenagakerjaan