IWAN, IWAN (2021) PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PILKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (573kB) | Download (573kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (517kB) | Download (517kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (252kB) | Download (252kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (390kB) | Download (390kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (741kB) | Download (741kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (867kB) | Download (867kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (738kB) | Download (738kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (514kB) | Download (514kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (641kB) | Download (641kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) merupakan salah satu tujuan
dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar
mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: penegakan hukum terpadu dalam perkara
tindak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan terdapat kendala di dalam
penegakan hukum terpadu indak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan
solusinya.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Ketua Bawaslu, Polri, Jaksa di
wilayah Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang
berkaitan dengan teori penegakan hukum dan efektivitas hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terpadu Dalam
Perkara Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon adalah oleh
Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegak hukum
terpadu (Gakkumdu), dengan menyesuaikan pada sistem peradilan pidana sebagaimana
diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan
oleh Kejaksaan dan putusan pidana oleh Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara
khusus hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh UndangUndang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Peran penting Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah
menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dari Panwaslu dan KPU. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan
Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana “money politics” terhadap sistem Pemilu
Kepala Daerah yaitu Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu
adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu. Dalam teknisnya, Sentra Gakkumdu
melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan
pelanggaran yang diterima dari Panwaslu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di Sentra
Gakkumdu tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas
Integrated Criminal Justice System.Kendala di dalam Penegakan Hukum Terpadu
Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan solusinya karena ancaman
pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang merasa tidak jera
dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara
dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau penyidik yang benar-benar
berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit
terkendala. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum
Terpadu Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon yakni meningkatkan
kualitas personel, mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan melakukan
sosialisasi ke masyarakat.

Kata kunci
: Penegakan Hukum Terpadu, Tindak Pidana, Pilkada

Dosen Pembimbing:	Ma'ruf, Umar and Kusriyah, Sri | nidn0617026801, nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20700

Actions (login required)

View Item