KRISTI WAHYUDI, HESTI (2021) TANGGUNG JAWAB PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM SECARA ILEGAL SAAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Kasus di Polresta Cirebon). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
bab 1.pdf |
![]() |
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan
umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: konstruksi hukum pidana untuk
pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan,
konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan
sebagai angkutan umum dan solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang
mengkomersilkan kendaraannya secara illegal saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan
raya.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit Laka Lantas dan Penyidik di
Polresta Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa
secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori pertanggungjawaban pidana
dan teori penegakan hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Konstruksi hukum pidana untuk pemilik
kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal
308 adalah sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum
dengan tidak dilengkapi dengan izin menyelenggarakan angkutan orang / tidak memilik
trayek. Konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang
dikomersilkan sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 315 menyebutkan tentang ketika
tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum maka
pertanggungajawaban pidananya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum
dan/atau pengurusnya dengan ditambahkan pidana denda paling banyak dikalikan 3
(tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasalnya serta dijatuhi pula pidana
tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan
bagi kendaraan yang digunakan.Kendalanya: tidak terdapatnya Pasal-Pasal dalam
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang bisa
digunakan untuk menjerat pemilik kendaraan Mikrobus Elf tersebut sebagai tersangka
atau orang yang mempunyai peran ataupun orang yang bisa dimintai
pertanggungjawaban secara pidana dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,
mengingat jumlah korban yang banyak dan kerugian meteriil yang besar. Solusinya
berharap adanya pasal tersebut sehingga kedepan bisa membuat efek jera bagi para
pemilik kendaraan agar tidak seenaknya mengoperasionalkan kendaraanya tanpa
dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sesuai dengan undang-undang
dan ke depan juga diharapkan bisa mencegah terjadinya korban kecelakaan lalu lintas
dalam jumlah banyak.
Kata kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Umum Ilegal, Kecelakaan Lalu Lintas
Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Kusriyah, Sri | nidn0605036205, nidn0615076202 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:28 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 06:28 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20698 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |