VERNANDO SITUNGKIR, FERI (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Cirebon Polda Jabar). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (540kB) | Download (540kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (388kB) | Download (388kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (175kB) | Download (175kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (401kB) | Download (401kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (706kB) | Download (706kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (938kB) | Download (938kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (717kB) | Download (717kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (388kB) | Download (388kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (625kB) | Download (625kB)

Abstract

Ujaran kebencian atau Hate Speech merupakan tindakan menyebarkan rasa
kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana ujaran
kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Faktor-faktor apakah yang
menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda
Jabar? Bagaimana upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum pidana ujaran
kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh
melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik dan Pelapor di Polres Cirebon
Polda Jabar.
Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam
media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di
Polres Cirebon Polda Jabar yaitu proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan
ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, dalam
menangani perkara polisi mengedepankan pendekatan restorative justice, selain
melakukan pencegahan salah satunya dengan melakukan patroli siber dan counter
opiniom di media sosial, polisi juga menindak para pelaku ujaran kebencian lalu tahap
berikutnya ke kejaksaan, dan tahap terahir ke persidangan. Pidana berupa penjara dan
denda terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian diharapkan dapat memeberikan efek
jera terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Faktor-Faktor yang
menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial yaitu, Faktor
Kesadaran Masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu cyber
crime dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalanya, berikutnya Faktor Keamanan, yang
membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang
tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, Faktor
Penegak Hukum. Upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum pidana ujaran
kebencian dalam media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang
kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi
khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus cyber crime, diadakannya
cyberpatrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber
nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya
layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus cyber
crime.


Kata Kunci
: Penegakan Hukum, Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial,
Informasi dan Transaksu Elektronik

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Rodhiyah Dwi Istinah, Siti | nidn0605036205, nidn0613066101
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20694

Actions (login required)

View Item