erkosaan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani
kehamilan itu sendiri berat, apalagi kehamilan tersebut tidak dikehendaki.
Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, pada umumnya
akan melakukan berbagai upaya untuk menggugurkan kandungannya (aborsi).
Aborsi merupakan sebuah tindak pidana, pelakunya harus dikenai pertanggungjawaban,
tetapi
di
sisi

lain, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban tindak
pidana perkosaan adalah korban yang harus dilindungi.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi
di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana
aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis

secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan,
dan teori pertanggungjawaban pidana.
Hasil penelitian ini adalah : (1) pertanggungjawaban hukum pidana bagi
pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia dapat dijatuhkan karena adanya unsur
kesalahan, yang mana keadaan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan
menimbulkan akibat hukum yang dapat dicela, yakni matinya bayi dalam
kandungannya pelaku, sebagaimana telah diatur dalam : (a) KUHP, yakni : (i)
Pasal 283 ayat (3), (ii) Pasal 299 KUHP, (iii) Pasal 346 KUHP, (iv) Pasal 347
KUHP, (v) Pasal 348 KUHP, dan (vi) Pasal 349 KUHP, (b) Undang-Undang RI
Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 194, (c) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2014 dalam Pasal 77A, serta (d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2014 dalam Pasal 4; (2) bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku
tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di
Indonesia telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu : (a) Pasal
75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes
Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasa1 45 A Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016,
(d) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, (e) Pasal 48
KUHP, (g) Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, (h) Pasal 46Pasal

48 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, (i) Pasal 98 KUHAP, (j)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta (k) Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 21 Mei 2005 tentang Aborsi.

Kata Kunci : Aborsi, Keadilan, Korban, Perempuan, Perkosaan, Perlindungan
Hukum, Tindak Pidana