PRAMYTHASARI UTAMAWATI, DIAN (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan
kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang
meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai
tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan
hukum pidana dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis
hambatan dalam implemntasi penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon dan solusinya
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer
yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Anggota Komisi 1
DPRD Kota Cirebon dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon yang kemudian
dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori
penegakan hukum.
Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota
Cirebon dalam PERDA KTR No 8 tahun 2015 dimaksudkan bahwa tujuan adanya
kebijakan ini adalah untuk memberikan hak asasi bagi warga masyarakat untuk
mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Implementasi Dalam
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Di Kota Cirebon masih belum optimal sebagaimana terlihat dari
pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum mematuhi
peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut yang artinya masih ada pegawai
yang merokok sembarang di area kawasan tanpa rokok dan pula masih ada
pegawai yang belum mengetahui di kota Cirebon ada tempat atau area untuk
merokok yang bernama gedung gazebo karena kurangnya komunikasi antara para
pegawai.Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon diantaranya : a. Tempat khusus
merokok yang jarang digunakan. b. Kurangnya kesadaran pegawai akan
kenyamanan dan kesehatannya. c. Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi
peraturan tersebut. Solusinya : a. Penanggung jawab kembali memberikan
sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai.
b. Memberikan sanksi berupa denda. c. Meningkatkan komunikasi tentang
ruangan khusus merokok.d. Meningkatkan kesadaran para pegawai manfaat dari
kawasan tanpa rokok.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan, Peraturan Daerah,
Kawasan Tanpa Merokok
| Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Kusriyah, Sri | nidn0605036205, nidn0615076202 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:27 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:27 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20688 |
Actions (login required)
 |
View Item |
