Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara
yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya,
mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan. Penilitian
ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi peraturan, menganalisis kemampuan peran
partai politik dalam penetapan kebijakan publik, dan jga menganalisi solusi yang cocok
untuk diterapkan.
Metode pendekatan peneltian ini menggunakan yuruidis normatif. Spesifikasi
penelitian ini menggunakan deskriptif analitis kualitatif, dan sumber bahan kum
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan menggunakan teori demokrasi,
Teori Negara Hukum, Teori Partai Politik, dan Teori Kebijakan Publik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dirubah menjadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, akan tetapi tidak ada penambahan yang berarti
untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia, malah hanya perubahan yang bersifat
normatif tidak ada perubahan peraturan yang menguatkan peran kader partai maupun
partai politik itu sendiri dalam menarik aspirasi masyarakat dan memperjuangkan
menjadi kebijakan negara.Permasalahan juga muncul dengan adanya kekuatan partai
yang terlalu kuat disemua elemen, contohnya didalam parlemen dimana adanya hak
recall dari partai politik yang bukan berdasarkan kinerja kader tersebut di parlemen akan
tetapi berdasarkan kebijakan yang kader itu ambil bukan merupakan kebijakan partai,
dalam hal ini peran fraksi di DPR sangat berpengaruh karena, fraksi merupakan
representatif partai di DPR yang seharusnya anggota parlemen hanya mepresntatif kan
masyarakat bukan partai. Perbaikan sistem internal merupakan langkah yang harus
dilakukan untuk memperbaiki sistem kepartaian, karena seperti pemaparan dalam
pembahasan ke tiga bahwa seharusnya penguatan peraturan internal parpol yang bisa
membuat sistem demokrasi lebih berjalan secara baik, faktanya pada penilitian
mengenai peraturan partai politik sudah cukup baik, akan tetapi perlu adanya penekanan
serta perwujudan dari peraturan tersebut yang kerap kali tidak dilakukan oleh partai itu
sendiri.
Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Kebijakan Publik