Negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum
modern dalam arti material yakni bahwa Negara atau pemerintah tidak
semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi
pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan
umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Visi Kota Pekalongan
sebagaimana tertuang pembangunan jangka panjang daerah merupakan
cita-cita dan harapan segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan
yang akan diwujudkan dan sekaligus diperlukan untuk dijadikan sebagai
arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 20
tahun yang akan datang yaitu“Pekalongan Kota Batik Yang Maju,
Mandiri, dan Sejahtera ”Misi pembangunan jangka panjang daerah yang
akan dilaksanakan untuk mengemban upaya pencapaian Visi
pembangunan Kota diantaranya adalah mewujudkan kondisi
perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis,
berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945. Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pengembangan
kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang baik dari
seluruh masyarakat dan segenap pemangku kepentingan Kota Pekalongan.
Perwujudan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam Peraturan
Presiden dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pelaksanaannya
dapat mewujudkan prinsip negara kesejahteraan dan Pemerintah Kota
Pekalongan dinilai peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
pelayanan publik sehingga Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk
mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang yang maju, mandiri, dan
sejahtera dianggap masuk pada kriteria Kota yang Peduli Hak Asasi
Manusia setelah memenuhi beberapa parameter penilaian dengan
terpenuhinya hak masyarakat, yakni hak atas kesehatan, hak atas
pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas
pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang
berkelanjutan.