AFANDI, AFANDI (2021) PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek
dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana pelaku
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Cirebon?Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan sanksi pidana pelaku
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Cirebon?
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit dan Anggota Unit
PPA Sat Reskrim Polresta Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi
kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan perlindungan
hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pelaksanaan sanksi pidana pelaku
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat
dilaksanakan dan menerapkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur
objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut dengan
ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan serendah-rendahnya 3 tahun
penjara. Kendalanya yaitu: a) ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada
anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. b) pihak
penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak
pidana tersebut. c) kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin
mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. d) pihak penyidik
kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. e)
dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah
satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana
kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Solusinya yaitu: a)
pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari
berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. b) untuk
anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak
terutama untuk kasus sodomi dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik
dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. d)
pihak penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau
korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi
dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa
mendatang.
Kata kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Pelaksanaan, Pelaku, Sanksi
Pidana
| Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Ma'ruf, Umar | nidn0605036205, nidn0617026801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:26 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:26 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20666 |
Actions (login required)
 |
View Item |
