Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Menjual “Minuman” Alkohol Arak Putih/Putihan” Di Wilayah Hukum Polres Kudus, dalam hal ini Permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan” di wilayah Polres Kudus Ada 2 (dua) cara penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak satuan Sabhara Polres Kudus , yaitu preventif dan represif. Serta Kendala yang dihadapi oleh Satuan Sabhara Polres Kudus adalah Berkaitan dengan keterbatasan jumlah Anggota satuan sabhara polres kudus yang umumnya masih belum memuaskan, belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penegakan hukum dan pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan” di Wilayah Polres Kudus serta bagaimanakah Pertangungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan”yang akan datang dalam pembaharuan pidana Indonesia, Dalam hal ini pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya ada(dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri serta RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang telah diajukan mengatur larangan secara tegas terhadap seluruh minuman beralkohol di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang digunakan adalah dengan pendekatan yaitu : Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana atau Pendekatan Perundang-Undangan (Statu Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan atau Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Yaitu dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Menjual “Minuman” Alkohol Arak Putih/Putihan” Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Kata Kunci : Penegakkan hukum, Pertanggungjawaban pidana, Minuman alcohol arak putih /
putihan