Hak Restitusi secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemberian Hak restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Restitusidalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
Penelitian ini menggunaka metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakkan hukum.
Hasil penelitian ini adalah : (1). Pelaksanaan hak restitusi dalam tingkat penyidikan dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Upaya pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan seharusnya penyidik memilih dan memilah perkara mana saja yang bisa untuk diberikan hak restitusi dalam tingkat penyidikan agar para korban tindak pidana mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan apa yang telah diderita oleh para korban tindak pidana dan perkara tersebut dapat selesai dalam tingkat penyidikan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. (2). Kendala dan solusi dalam pemberian hak restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Dalam hal ini Kepolisian Republik Idonesia harusnya memberikan pelatihan atau bekal tentang penyidikan serta peningkatan sumber daya manusia dilingkup Kepolisian agar disini para penyidik memahami dan menjalankan sanksi untuk menjamin kepastian hukum serta melaksanakan penegakan hukum dan sangat mutlak untuk wajib dilaksanakan dan patuhi.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Pengeroyokan, Polrestabes Semarang