Penelitian ini memaparkan keberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dalam tatanan peraturan perundang-undangan Di Indonesia. Guna memahami persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji asas legalitas sebagaimana tertulis dalam Pasal 72 Qanun Jinayat dan penegakkan hukum dalam menerapkan Qanun Jinayat.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penganalisisan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.
Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia baik secara formil pada proses legislasinya maupun materiil pada unsur kaidah hukum yang mengatur subyek hukum, perbuatan dan sanksi pemidanaan. Keberlakuan Qanun Jinayat terkait dengan tiga faktor, yaitu faktor filosofis yang merupakan refleksi dari nilai-nilai masyarakat Aceh, faktor sosiologis yang merupakan hasil politik hukum dari Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, dan faktor yuridis yang merupakan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penegakkan hukum Qanun Jinayat memerlukan peran penegak hukum, khususnya kepolisian untuk berlanjut dan konsisten dalam penegakkan Qanun Jinayat guna mewujudkan kepastian hukum. Saran yang diajukan ialah pengambilan kebijakan pimpinan penegak hukum dan peningkatan sinergi antar penegak hukum dalam penegakan hukum Qanun Jinayat bagi jarimah yang diatur Qanun Jinayat.

Kata kunci: Asas-Asas Hukum Pidana, Qanun Jinayat, Aceh