Disparitas putusan hakim anak terhadap anak pelaku tindak pidana masih menjadi problema hukum di Indonesia. Mutlaknya kewenangan Hakim seiring dengan dituntutnya kemandirian Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menyebabkan disparitas penjatuhan sanksi semakin meluas, banyak anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara merasakan ketidakadilan. Masalah penelitian: 1) Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ?; 2) Apakah akibat adanya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Simpulan Tesis: 1) terjadinya disparitas antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. karena Hakim Anak ada yang mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, yakni sebagaimana di pertimbangkan oleh Hakim perkara nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sementara putusan Hakim perkara nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. tidak mempertimbangkannya, seharusnya Hakim Anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. mempertimbangkan Litmas PK Bapas, karena pelaku Anak hanyalah sebagai pengguna, namun justru Hakim Anak pada perkara nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. yang mempertimbangkan Litmas PK Bapas, padahal pelaku Anak dalam perkara ini terbukti sebagai pengedar; 2) Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. berimplikasi terhadap terabaikannya perlindungan terhadap anak. Saran: 1) Seharusnya para penegak hukum di Indonesia lebih bijaksana dalam menjalankan wewenangnya ketika menangani kasus yang melibatkan anak. Sebab anak belumlah mampu untuk membela dirinya dan sangat membutuhkan orang dewasa untuk membela kepentingannya sendiri. 2) Seharusnya para pembentuk undang-undang mengatur secara tegas tentang sanksi untuk menjamin kepastian hukum, supaya setiap sanksi yang dijatuhkan masing-masing hakim tidak berbeda terlalu jauh karena dapat menimbulkan persoalan ditengah masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Anak, Tindak Pindana, Narkotika