Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah jalan tol dimana infrastruktur jalan tol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan. Tetapi pemerintah tidak dapat melakukan sendiri karena adanya keterbatasan aggaran yang dimiliki. Untuk mengatasinya Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberpa alternatif pendanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum. tetapi kerjasama tersebut juga seringkali dapat membawa suatu masalah karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan swasta.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif untuk melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain, yang terdiri daei bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis mengunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil anallisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya skema KPBU atau bisa juga disebut PPP dapat memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangunan jalan tol. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sedangkan manfaaat jalan tol untuk masyarakat antara lain mengurangi waktu tempuh dalam perjalanan dan mempermudah pendistribusian kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar.Kendala yang terjadi antara lain adanya perbedan persepsi pemerintah dan pihak swasta dalam konsep proyek dan minim nya modal investasi yang tersedia. Dalam hal ini diperlukan kepastian ketentuan kebijakan dan regulasi di bidang investasi dan proyek pembanguna infrastruktur agar dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak.

Kata kunci : Public Privat Partnership, Kesejahteraan, Pemerintah, Infrastruktur.