Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan kepentingan anak untuk memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Putusan hakim anak yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, memiliki akibat putusan batal demi hukum. Masalah yang dirumuskan: 1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Hakim Anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon?; 2) Bagaimana nilai keadilan putusan hakim anak dalam mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon ?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologi. Data baik data sekunder maupun primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisa dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Akibat hukum dari putusan hakim anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Litmas PK Bapas berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan hakim anak dinyatakan batal demi hukum, dan kebatalannya tidak memerlukan pembatalan; 2) Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan tidak membawa dampak positif untuk memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak, ketika hakim menjadikannya hanya sebagai formalitas belaka bukan sebagai bahan pertimbangan putusannya. Dikemukakan saran: 1) Hendaknya diimplementasikan di dalam perubahan UU-SPPA dengan jelas sehingga Litmas PK Bapas tidak hanya dijadikan sebagai syarat formal hakim anak dalam menjatuhkan putusan; 2) Hendaknya dibentuk lembaga hakim pengawas yang bertugas untuk menilai bahwa putusan hakim anak dapat dinyatakan sebagai putusan yang batal demi hukum, dan hakim pengawaslah yang harus menetapkan bahwa terpidana anak tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan Hakim, Pidana Anak, Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan.