Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai saat ini masih terjadi dimana-mana dan terjadi pada siapapun tanpa mengenal strata sosial, ekonomi, umur bahkan tingkat pendidikan. Polri berperan penting dalam penanggulangan tindakan KDRT tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Tengah dan upaya mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori peran, teori penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Peran Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan mengoptimalkan fungsi Binmas dalam pelaksananya adalah Bhabinkamtibmas dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui prosedur penyidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian selama proses penyidikan tetap dilakukan upaya mediasi. Apabila kedua belah pihak dicapai upaya damai, maka kasus dihentikan, namun apabila mediasi gagal kasus dilanjutkan dengan pemberkasan dan pelimpahan ke kejaksaan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Tengah adalah adanya persepsi masyarakat terhadap perkara KDRT yang dianggap masalah biasa dan bukan perkara pidana, minimnya saksi dalam proses pemeriksaan KDRT, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melindungi korban. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan mengubah persepsi masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai KDRT secara rutin dan berkelanjutan, mendatangi alamat saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, melakukan kerja sama dengan lembaga/LSM maupun dengan mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA. Terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam perlindungan terhadap korban adalah kerjasama dengan LSM yang menyediakan shelter.

Kata kunci : penanggulangan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga