Cahya, Imas Indah (2020) PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 ( STUDI KASUS DI KPU PROV JATENG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Baca Disini (717kB) | Download (717kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (679kB) | Download (679kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (507kB) | Download (507kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (876kB) | Download (876kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (815kB) | Download (815kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (392kB) | Download (392kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (878kB) | Download (878kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (757kB) | Download (757kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas sebagai pemilih ataupun dipilih dalam kontestasi politik khususnya pada pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah beserta regulasi dan kendala serta solusinya.
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan permasalahan terkait bagaimana pengaturan mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas, upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di KPU Provinsi Jateng apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 serta apakah ada kendala yang di hadapi. Data yang di gunakan berupa data primer dan sekunder. Metode analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ada banyak regulasi yang mengatur mengenai penyandang disabilitas namun minim yang mengatur mengenain hak politik mereka. Pemenuhan hak politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sejauh ini tidak terdapat kendala dari pihak KPU itu sendiri. Kendala justru muncul dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut. Kemudian solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan peninjauan dan pengkajian ulang terhadap regulasi hak politik bagi penyandang disabilitas dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 serta peningkatan inovasi dari KPU untuk melakukan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran pentingnya hak politik bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : KPU Provinsi Jateng, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	07 Oct 2021 07:46
Last Modified:	07 Oct 2021 07:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20378

Actions (login required)

View Item