Meningkatnya penyalahgunaan narkotika membuat masyarakat umum merasakan dampaknya, penyalahgunaan narkotika dari beberapa kalangan tidak membuat mereka surut untuk melepaskan diri dari barang terlarang tersebut. Beberapa faktor membuat narkotika menjadi barang yang dicari, dari faktor sosial hingga faktor keluarga. Narkotika sudah masuk di beberapa wilayah hingga dari beberapa artikel menyebutkan tidak ada satu wilayah yang bersih pengguna narkotika. Terdapat dalam tatanan daerah provinsi terdapat instansi BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah bagaimana instansi tersebut membentengi daerah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Tidak lantas hanya upaya preventif perlu juga dikaji bagaimana hambatan dan solusi yang ditawarkan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Terhadap penelitian ini penulis mengambil study kasus di Instansi BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah. Dalam hasil penelitian upaya preventif yang dilakukan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah yaitu dengan melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau biasa disingkat dengan P4GN. Pelaksanaan program tersebut mencangkup 4 (empat) pilar yaitu (pilar pencegahan, pilar pemberantasan, pilar rehabilitasi dan pilar pemberdayaan masyarakat) dari 4 (empat) pilar tersebut dapat dihasilkan relawan-relawan dari masyarakat untuk ikut terjun di masyarakat dan dapat mendirikan rumah rehabilitasi mandiri. Kemudian hambatan serta solusi yang dihadapi ialah kurangnya instansi BNN tingkat Kabupaten maka perlunya untuk menambah SDM agar jalur koordinasi antara BNN Provinsi dan BNN Kabupaten dapat berjalan dengan baik, kurang optimal sinergitas antar pemerintah daerah Kegiatan penyuluhan dalam penanggulangan narkotika harus ada sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan minimnya masyarakat untuk melapor secara sukarela, ketakutan masyarakat umum untuk melaporkan kegiatan yang menyimpang merupakan tugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah untuk turun memberikan sosialisasi langsung terhadap masyarakat karena masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.
Sehingga, penulis membuat sebuah kebijakan untuk mendukung Sumber Daya Manusia BNNP Jawa Tengah dengan membentuk Spionasse yang dibentuk dari kalangan mahasiswa guna memata-mata lingkungan sekitar kemudian Spionasse tersebut bisa turun ke lini masyarakat dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri dari RT, RW maupun masyarakat.

Kata Kunci: BNN, Narkotika, Pencegahan, Penganggulangan, Tindak Pidana