Prasamara, Zasqia Salsabyla (2020) PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama di Kabupaten Pemalang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstraksi.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
![]() |
Text
bab 1.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama menikah menjadi harta bersama, terkecuali kedua belah pihak membuat perjanjan perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara “hukum”. Harta bawaan dengan harta yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Perjanjian perkawinan akan menentukan apakah harta yang didapat menjadi milik masing-masing atau justru akan bercampur. Perjanjian perkawinan juga sebaiknya dibuat dengan akta notais sehinga dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.
Tujuan peneliti yang ingin diperoleh ialah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran penting notaris dalam membantu menjaga supaya tidak terjadi perselisihan harta bersama dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan dan solusi yang di berikan oleh notaris dalam membantu mengatisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan perjanjian perkawinan.
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, sumber data mengacu pada sumber primer.
Berdasarkan pembahasan seluruh hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa : 1. Peran notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian perkawinan sebatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang di buat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bias berbentuk (1) batal demi hokum; atau (2) dapat dibatalkan; dan 2. Hambatan notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian kawin diantaranya terkadang disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari para pihak serta tidak dimasukannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin tersebut. Hal ini tentu saja dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan. Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan guna megatasi hambatan tersebut adalah semua pihak tunduk dan menjalankan ketentuan yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya adalah isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.
Kata kunci : notaris, harta bersama dan perjanjian perkawinan
Dosen Pembimbing: | Winanto, Winanto | nidn06118056502 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 06:45 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 06:45 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20279 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |