Salah satu wilayah di” Indonesia yangiirawan terhadapiiperedaran narkotikaiiadalah wilayahiihukum Polda Jawa Tengah. Akan tetapi, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Mencermati permasalahan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam hal ini diangkat dalam sebuah judul “Penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimanaiideskripsi tindakiipidana narkotikaiidi wilayah hukum Polda Jateng?; 2) Bagaimana penegakan hukum “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng?; dan 3) Faktor-faktoriiapa “saja yang berpengaruh dalam” penegakkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Implementasi, Teori Penegakan Hukum, serta TeoriiiPenanggulanganiiKejahatan.
Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan, meliputi reduksi data, sajian data (datadisplay) dan penarikankesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Deskripsi tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng sudah pada tahap meresahkan dan tidak hanya melibatkan golongan dewasa, akan tetapi juga menyentuh kalangan remaja dan anak-anak; 2) Penegakan hukum “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dilakukan secara penal dan non penal. Dalam upaya penegakan hukum penegakan secara penal melalui implementasi UU Narkotika masih terdapat permasalahan terkait dengan “pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang”Narkotika. Dalamipendefinisian “pada Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam implementasinya berdampak terhadap penanganan antara pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar” inarkotika.; 3) Faktor-faktor penghambat dalam penegakkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng adalah tidak berimbangnya jumlah personil/sumber daya Diresnarkoba Polda Jateng dengan wilayah, sarana dan prasarana belum memadai khususnya sarana yang berkaitan dengan teknologi (IT), dan yang terpenting adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

Kata Kunci: penegakan, hukum, narkotika