Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana Peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati, Faktor-faktor penghambat Peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati dan upaya mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian di analisis dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati, Putusan Nomor : 13/Pid.B/2020/Pn Pti, dengan terdakwa terdakwa I Subronto, S.Pd. Bin Ngaseri, terdakwa II Muh. Gufron Bin Ahmadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa III Muhlisin Bin Matruri dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Faktor-faktor penghambat Peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati, Banyaknya Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan merupakan Pemerintah Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab.Pati yang terlibat dalam Program PTSL, namun dalam memberikan kesaksiannya terkait penggunaan biaya permohonan PTSL mereka seolah tidak tahu dengan menutupi fakta yang sebenarnya, Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang program PTSL di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, sehingga kesulitan dalam dalam menghadirkan Saksi Ahli. Upaya mengatasinya, Menghadirkan beberapa Saksi yang meringankan (a de charge) dari Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab.Pati yang ikut dalam program PTSL untuk mendapatkan keterangan sebenarnya fakta yang terjadi, Memberikan bukti dokumen berupa Surat Edaran Bupati Nomor 594/2002 tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pelaksanaan Pendampingan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diberikan kepada para Camat se-Kabupaten Pati di Kabupaten Pati dalam hal menindak lanjuti Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017
Kata kunci: Penasehat Hukum, tindak pidana penggelapan, Terdakwa.