Salah satu tujuan landreform adalah untuk melakukan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, yaitu dengan merombak struktur pertanahan guna merealisir keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibuatlah program-program landreform antara lain pembatasan luas maksimum penguasaan tanah dan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan pengganti Undang – Undang, dengan spesifikasi deskriptif analitis data yang dikumpulkan dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu Ketentuan mengenai pembatasan tanah disebutkan bahwa permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2000 m2. (2) Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal di Kabupaten Kendal yaitu Kantor Pertanahan melakukan pengawasan kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Hal ini salah satunya disebabkan ketentuan Pasal 3 UU PLTP meletakan kewajiban kepada pemilik atau penguasa tanah untuk melaporkan atas kelebihan dari batas maksimum tanah pertanian kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 3) Langkah Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan Peraturan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sehingga berjalan efektif di Kabupaten Kendal yaitu perlunya konsep terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah, mengingat berbagai masalah yang kerap timbul seperti dalam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu rumitnya prosedur pendaftaran hak atas tanah, adanya pungutan-pungutan tambahan dan biaya yang relatif mahal, terjadinya sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penerbitan sertifikat oleh pihak yang tidak berhak.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Pembatasan Luas Tanah Pertanian