Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebab Apakah pengawasan Bawaslu Kabupaten pati dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dikabupaten pati sudah berjalan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hambatan serta solusi dari peran Bawaslu Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dikapupaten pati yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan tehnik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Permasaalahan penelitian ini dianalisis dengan teori demokrasi dan teori pemilu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kapuaten Pati dalam pengawasan terkendala jumlah personil sangat terbatas dalam rangka menegakkaan norma perundang-undangan pemilu karena keterbatasan personil ditingkat kabupaten yang hanya 25 personil. Disisi yang lain peserta pemilu khususnya Partai politik kurang menyadari dalam setiap tahapan itu dibatasi limit waktu yang ditentukan. Akhirnya banyak permasslahan muncul karena waktu yang ditentukan tidak digunakan semaksimal mmungkin. Untuk tenaga yang Ad Hoc ditingkat kecamatan dan desa juga sangat terbatas dalam mengawasi semua tahapan pemilu diseluruh wilayah kapupaten pati. Untuk mengefektifkan pengawasan tahapan pemilu Bawaslu Kabupaten Pati mengembangkan system pengawasan partisipatif agar dalam pengawasan bisa menjangkau keseluruh kabupaten pati. Disamping itu dalam tindak lanjut dari pengawasan kalau ada pelanggaran masyarakat juga bisa berpartisipasi melaporkan pada Bawaslu atau penyelnggara dibawahnya, mulai pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Desa (PPD) dan Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Memang dari pengawasan ini belum bisa maksimal dibanding harapan dari pengawasasan partisipasif yang belum menonjol. Hal ini dilihat dari data temuan dan laporan masih banyak data temuan yang di punyai Bawaslu Kabupaten Pati dibanding laporan dari masyarakat. Yang bisa melaporkan adalah WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau yang sudah diregister oleh Bawaslu kalau Pemilu untuk Pilkada diregister oleh KPU. Temuan adalah hasil pengawasan dari bawaslu beserta penyelengara dibawahnya untuk ditindaklanjuti dan informasi awal dari masyarakat yang dijadikan temuan. Sedangkan laporan adalah hasil laporan masyarakat yang disampaikan kepada bawaslu atas terjadinya kejadian atau peristiwa pelanggaran pemilu. Oleh karena itu kedepan Bawaslu Kabupaten Pati idealnya selalu meningkatkan peran dari pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat serta selalu memberikan pemahaman yang maksimal kepada partai politik agar menepati limit waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi pelanggaran dengan cara memberikan sosialisasi yang lebih efektif baik kepada masyarakat maupun peserta pemilu.

Kata kunci: pengawasan , pemilu, luber dan jurdil.