Profesi Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat (officium nobile). Dasar keberadaan Lembaga Advokat (Penasehat Hukum) di Indonesia adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan. Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa bantuan hukum maupun melakukan pendampingan terhadap seseorang (klien) yang mengharapkan suatu keadilan dalam proses hukum. Pendampingan merupakan suatu proses pemberian kemudahan memecahkan masalah dalam menghadapi proses hukum dari klien.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law, untuk mengetahui dan menganalisis peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya untuk tercapainya due process of law.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari dokumen bahan atau bahan pustaka.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan atas nama Danang Purwanto bin Parmuji telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap putusan perkara Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Pti dengan putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari terhadap terdakwa. Peran Advokat sendiri sudah semaksimal mungkin untuk mendamnpingi terdakwa dengan adanya terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum demi terciptanya pemahaman hukum yang sama dan sesuai peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya proses hukum yang adil.

Kata Kunci : Peran Advokat, Terdakwa, Tindak Pidana, Senjata Tajam dan Penganiayaan.