Kota Samarinda merupakan kota yang maju karena banyak pembangunan. Banyak pembangunan membuat banyak kebutuhan akan tanah. Tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar merupakan tanah yang dimiliki secara jual beli. Untuk mendapat kepastian hukum serta memperkuat pembuktian tentang kepemilikan dari jual beli tersebut masyarakat mendaftarkannya di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan bukanlah merupakan syarat bagi sahnya transaksi jual beli tanah dan pendaftaran disini hanya berfungsi untuk memperkuat pembuktiannya terhadap pihak ketiga atau umum
Tujuan penelitian ini adalah untuk:1) Menganalisis Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 2) Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 3) Mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dengan teknik wawancara dan studi pustaka.
Adapun hasil penelitian adalah: 1) Setiap peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT setempat yang dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam waktu 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat khususnya Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan membawa berkas-berkas pemohon yang diperlukan. 2) Hambatan yang terjadi dalam proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah karena masyarakat merasa enggan untuk mengurus peralihan hak atas tanahnya yang disebabkan adanya biaya yang menurut mereka cukup tinggi dan hanya menyita waktu kerja mereka. Hambatan yang timbul dari Kantor Pertanahan yaitu kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, dan pensertifikatan tanah, serta kurangnya tempat penyimpanan dokumen-dokumen, sehingga banyak dokumen-dokumen tidak teratur dan kadangkala sampai adanya dokumen yang hilang. Adapun langkah Kantor Pertanahan dalam mengatasi hambatan tersebut, baik yang disebabakan oleh masyarakat maupun yang disebabkan oleh Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan bekerjasama dengan Kepala Desa untuk mengadakan penyuluhan tentang masalah pertanahan sebagai usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertipikat.

Kata Kunci: Akta Jual Beli, Pendaftaran tanah, Sertifikat