Fungsi Notaris/PPAT adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk pembuatan akta otentik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan memperoleh hak atas tanah, serta bagi para investor asing dalam menanamkan modalnya untuk dapat diberikan perlakuan yang sama dari pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana Fungsi Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perauran Penanaman Modal Asing, dan bagaimana Perlindungan Investor Dalam Kepentingan Investasi Di Era Otonomi Daerrah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori Fungsi, teori Pertanggungjawaban dan teori Perlindungan.
Hasil penelitian ini adalah:(1). Fungsi Notaris?PPAT dalam Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Penanaman Modal Asing, mengenai pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan PP No. 24 Tahun 2016, tentang jabatan Notaris/PPAT yang berdasarkan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik, dengn tujuan memberikan kepastian hukum sebaga alat bukti otentik dalam keperdataan. Sehubungan dengan keentingan investasi bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, dan (2).Perlindungan Investor Dalam Kepentingan Investasi Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, mengenai Sehubungan dengan kepentingan invetasi bagi investor berinvestasi di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan No.25 Tahun2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No. 27 tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Dengan memberikan perlakuan yang sama bagi Investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan sesuai prosedural dari undang-undang yang mengaturnya dan untuk kebijakan penanaman modal asing bagi investor asing dapat terlaksana secara adil dengan menjamin kepastian dan perlindungan hukumnya.

Kata Kunci: Fungsi Notaris/PPAT, Penanaman Modal Asing, Perlindungan Hukum.