Transaksi Elektronik sebagai Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Media Komputer maupun media Telekomunikasi memberikan kemudahan bagi Masyarakat di Zaman sekarang. Tak tertinggal pula pada Dunia Notaris yang mulai memanfaatkan Perkembangan Teknologi. Diantaranya dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik. Dengan adanya kemajuan di Bidang Teknologi Informasi tersebut timbullah kemungkinan terhadap kemungkinan diberlakukannya Akta Notaris secara Virtual (secara elektronik) misalnya yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan: Mendeskripsikan Kajian Hukum, Pelaksanaan, dan Kendala Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU).
Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normativ yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan Masalah Penelitian dengan Meneliti Data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Penelitian terhadap Data Primer. Jenis Data yang digunakan berupa Data Primer dan Data Sekunder.
Hasil: Notaris sebagai Pejabat yang menjalankan sebagian dari Fungsi Negara wajib memberikan Pelayanan Publik maksimal dalam Pelayanan di Bidang Hukum. Melalui Peran Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Notaris diberi kemudahan dalam menjalankan tugasnya terkait Pembuatan Akta Secara Elektronik melalui Aplikasi AHU Online. Walaupun Telah diberikan Kemudahan dalam Pelayanan Publik, Masih terdapat kendala dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Elektronik, yang diantaranya Permasalahan Server yang sering Down dan Sumber Daya Manusia yang belum kopeten untuk menjalankannya. Simpulan: Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronok Tidak menyalahi Peraturan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-undang lainnya. Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik di terapkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam proses pelaksanannya ada beberapa kendala yang diperoleh yaitu kendala oada Server, dan Kendala kesiapan SDM. Saran: Perlu adanya perbaikan Sistem Keamanan pada Sistem Jaringan sehingga tidak mudah diretas oleh para Hacker; Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penyedia layanan sistem AHU Online, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal saat proses Input Data; dan Perbaikan dan peningkatan Sistem Server sehingga tidak terjadi server down di jam-jam pelayanan kantor.

Kata Kunci: Akta Elektronik, Notaris, AHU Online