Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan Akta pada Perkara Di Pengadilan Negeri Semarang. 2)Menganalisis Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana pemalsuan akta berikut aktanya yang dijadikan objek perkara dipengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri Semarang.
Pendekatan dalam penelititan ini adalah Yuridis Normatif yaitu adapun data yang digunakan dalam penelititan ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1)Penerapan hukum pidana terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik pada perkara Pidana adalah hakim melihat dari dakwaan jaksa, secara formil perbuatan terdakwa telah terpenuhinya unsur perumusan dalam melakukan pemalsuan dan secara materiil dengan mendengar dan melihat keterangan terdakwa, saksi serta bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah mencukupi minimal 2(dua) alat bukti yang sah, terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik Pasal 264 KUHP jo Pasal 55 (1) e KUHP yang disangkakan kepada terdakwa. 2) Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik beserta akta yang dijadikan objek perkara di Pengadilan pada perkara Pidana terdakwa notaris/PPAT dihukum penjara dengan hukuman penjara dan Segala akta yang dikeluarkan oleh terdakwa Notaris/PPAT dibatalkan demi hukum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Notaris/PPAT, Akta Otentik