Dalam Masyarakat kita, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak/peralihan hak atas tanah, yaitu dengan melalui jual beli. Pemindahan hak/peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak antara lain jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian harta bersama dan pemasukan dalam perusahaan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus sertifikat hak atas tanah ganda ditinjau dari tujuan pendaftaran tanah, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penyelesaian kasus hak atas tanah bersertifikat ganda,dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap penyelesaian kasus hak atas tanah bersertifikat ganda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa : Penyelesaian kasus sertifikat hak atas tanah ganda ditinjau dari tujuan pendaftaran tanah terdapat dua cara penyelesaian yaitu melalui proses mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya dan mencarikan solusi atau win-win solution, namun apabila tidak terdapat jalan keluar melalui proses mediasi maka di lakukan penyelesaian melalui proses litigasi atau penyelesaian kasus di pengadilan.
Kendala-kendala penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda antara lain : Kendala dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya dan tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat di ambil alih oleh orang lain, Kendala dari pemerintah Desa atau Kelurahan, terjadinya kasus sertipikat ganda selanjutnya adalah persoalan dokumentasi data tanah di pemerintah Desa. Kendala dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan terdapat oknum-oknum yang dengan mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam faktor seperti adanya kekeliruan dalam menerbitkan sertipikat tanah. Solusi terhadap penyelesaian kasus Hak Atas Tanah bersertifikat ganda dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sah, seperti perkara No. 26/G/2014/P.TUN.Mks dan perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pwt yaitu sebagai Penggugat sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, karena pemilik tanah menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan kuat yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Kata kunci : pemindahan hak atas tanah, btpenyelesaian sertifikat hak atas tanah ganda, dari tujuan pendaftaran tanah