Dalam hal pelaksanaan akta pelepasan hak sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan peralihan dan perubahan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam hal tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tanah tersebut menjadi tanah negara dimana untuk dilakukan peralihan dan pembaharuan hak dalam permohonannya menggunnakan akta pelepasan hak sebagai alas haknya.
Akta pelepasan hak dalam hal ini tidak hanya sebagai akta otentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saja, tetapi juga memberikan akibat hukum yaitu tanah yang berstatus hak guna bangunan yang jangka waktunya berakhir dilepaskan menjadi tanah negara dan dimohon kembali dengan hak yang baru oleh pemohon.
Pemohon diberikan hak prioritas oleh negara untuk memohon kembali hak yang baru atas tanah tersebut yaitu hak milik yang memiliki kepastian hukum yang pasti. Disamping itu dalam pelaksanan akta pelepasan hak juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata agar akta pelepasan hak tidak batal demi hukum.

Kata Kunci: Akta Pelepasan Hak, Hak Guna Bangunan, Notaris.