Di masa sekarang ini internet adalah sesuatu yang sudah melekat di kehidupan manusia. Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah Electronic Commerce. Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk mengembangkan dunia perdagangan. Berkembangnya dunia bisnis online ditandai dengan bermunculan toko online yang menawarkan berbagai ragam produk atau jasa. Dengan adanya undang-undang pertanggungjawaban pelaku usaha maka diharap agar para pelaku usaha tidak semena-mena dalam melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen. Jika terjadi wanprestasi terhadap pelaku usaha maka peraturan-peraturan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dapat digunakan. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha harus benar-benar tulus dan mempunyai iktikad baik dalam membuka usaha maupun melayani konsumen. Dibuatnya undang-undang perlindungan hukum terhadap konsumen karena konsumen adalah pihak yang lemah kedudukannya jika dibanding pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut konsumen dapat membela diri dan mendapatkan haknya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha online mengenai barang yang diiklankan/dipromosikan berbeda dengan barang yang telah diterima oleh konsumen dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi melalui media sosial Instagram.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, namun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Artinya, jika konsumen ingin menggugat pelaku usaha online dengan undang-undang tersebut akan mengalami kesulitan karena pada dasarnya tidak melakukan pertemuan secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli.