Seseorang dalam melakukan tindak pidana atau barang dari hasil tindak pidana tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga barang bukti merupakan syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan alat bukti dan barang bukti undang-undang telah mengaturnya, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Dalam mendapatkan barang bukti atau penyitaan barang bukti, penyidik harus melakukan dan memperhatikan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya dari faktor sebagai bisnis yang menjanjikan, kecanduan, dan pergaulan. Sedangkan pelaksanaan penyitaan barang bukti yang dilakukan Satnarkoba Polres Jepara telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahapan atau proses dari pelaksanaan penyitaan barang bukti diantaranya: Kasat Narkoba Polres Jepara memberikan surat perintah penyitaan kepada penyidik, membuat berita acara penyitaan dan ditanda tangani pemilik barang, penyidik meminta surat persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara, barang bukti yang disita ditimbang, membuat berita acara penimbangan barang bukti, pembungkusan dan penyegelan barang bukti, membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, kemudian penyidik meminta penetapan status barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara. Di samping itu kendala dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisan yaitu mengenai sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Proses Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.