Pelaksanaan lelang di Indonesia masih memiliki kekurangan, khususnya pada pasca lelang yang banyak menimbulkan sengketa antara pihak yang berkepentingan seperti adanya gugatan perdata, dimana harga lelang/nilai limit jauh lebih rendah dari Nilai Hak Tanggungan, sehingga dalam menentukan harga lelang masih belum berbasis nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan dalam menentukan harga lelang yang belum berbasis Nilai Keadilan, serta kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, yang selanjutnya akan dilakukan rekontruksi terhadap lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam menentukan harga lelang berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun teori hukum yang digunakan yaitu teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori sistem hukum dan teori hukum progresif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) Pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan dalam menentukan harga lelang belum berbasis Nilai Keadilan di karenakan penormaan Pasal 6 dan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak mengatur secara rigid tentang tata cara penentuan nilai limit, sehingga dimungkinkan harga lelang/nilai limit di buat jauh lebih rendah dari Nilai Hak Tanggungan. (2) Adanya kelemahan-kelamahan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan dalam penentuan nilai limit yang di buat oleh penilai independen (Appraisal) tanpa adanya pengawasan oleh lembaga pengawas, dan juga tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai cara untuk menentukan harga lelang/nilai limit lelang. Lembaga yang terkait dengan proses pelaksanaan lelang eksekusi baik dari pemohon lelang yaitu kreditur dan Appraisal dalam menentukan harga lelang/nilai limit kadang hanya sesuai nilai hutang debitur saja, dan ketika nilai lelang dimohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), harga lelang/nilai limit lelang bukan menjadi kewenangan pihak KPKNL namun dalam proses lelang di KPKNL ada biaya proses lelang yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Debitur, sehingga dengan demikian Debitur sangat di rugikan. (3) Rekontruksi lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam menentukan harga lelang berbasis Nilai Keadilan yaitu pada Pasal 6 dan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga penentuan harga lelang berdasarkan pada nilai keadilan.

Kata kunci: lelang, Harga Lelang, eksekusi hak tanggungan