Belum diaturnya perihal teknis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah banyak mengakibatkan pelanggaran di dunia fintech. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di indonesia saat ini, untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di indonesia saat ini belum berkeadilan, untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Paradigma dalam penelitian ini ialah konstruktivisme. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teorri hukum berjenjang sebagai grand theory, teori system hukum sebagai middle ranged theory, dan teori keadilan sebagai applied theory.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemuykan fakta bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga financial technology ialah faktor tumpang tindih aturan, faktor minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam kasus penipuan berkedok lembaga financial technology, dan faktor pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga financial technology semakin tidak terkendali.
Sehingga peru mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang dimana pihak pelaku usaha jasa keuangan bukan hanya berhak atas informasi terkait konsumen atau debitur namun juga berkewajiban menjaga kerahasiaan dari data konsumen atau debitur. Perlu kiranya diatur terkait kedudukan dari lembaga financial technology dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 secara jelas. Perlu diaturnya informasi proses pengaduan masyarakat terhadap OJK khusunya dalam kasus lembaga financial technology, kemudian perlu kiranya diatur sanksi terkait financial technology yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Debitur, Gagal Bayar, Kebijakan, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Rekonstruksi