Keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka serta diundangkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa termasuk dalam Undang-Undang Kepailitan, kendati pun dalam undang-undang tersebut terdapat dominasi peran Advokat yang luar biasa yang menjadikan latar belakang pemilihan judul rekonstruksi peran advokat dalam penegakan hukum kepailitan berbasis nilai keadilan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mencerminkan keadilan ?, 2) Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh seorang Advokat ?, 3) Bagaimana Rekonstruksi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam proses pengajuan permohonan kepailitan berbasiskan nilai keadilan ?

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (Statute approach), sedangkan pendekatan penulis lakukan dengan pendekatan yuridis normatif, karena sasarannya adalah hukum/kaedah dan untuk paradigma penelitian yang digunakan adalah legal constructivisme yang menurut teori hukum pembangunan Muchtar Kumaatmaja bahwa keteraturan merupakan hal yang mutlak dan harus ada dalam rangka pembangunan atau pembaharuan hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan baik itu menurut Islam, Barat, Pancasila maupun ahli sebagai Grand Theori, Teori Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) sebagai Middle Ranige Theori dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja sebagai Applied Theori.

Setelah ditelusuri pelaksanaan undang-undang kepailitan tersebut memberikan keharusan dalam hal mengajukan proses permohonan pailit baik bagi kreditor maupun debitor kepada advokat ke Pengadilan Niaga dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 98 ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007 dan belum ada terobosan hukum oleh Hakim mengenai yang sifatnya membangun perkembangan hukum, maka dapat dirumuskan rekontruksi hukum pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Simpulan dari pada disertasi ini, bahwa peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut undang – undang nomor 37 tahun 2004 belum mencerminkan nilai – nilai keadilan, sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) undang – undang tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan yang harus diajukan permohonan oleh seorang Advokat, maka dalam rekonstruksi pasal 7 ayat (1) undang – undang kepailitan berdasarkan nilai keadilan berpedoman pada rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum.

Kata Kunci : Peran Advokat, Proses Kepailitan, Rekonsruksi, Nilai Keadilan.