Perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam dunia perdagangan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat timbul beda pendapat atau sengketa diantara para pihak. Para pihak yang bersengketa tersebut menginginkan agar sengketa yang timbul diselesaikan dengan sistem penyelesaian dalam waktu yang cepat dan tidak berbelit-berbelit.
Metode penelitian disertasi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai eksisitensi sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Arbitrase NaAsional Indonesia (BANI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU No. 30 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian di bidang hukum, hasil seminar, dan lain-lain. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Hasil peneltian menemukan 1. Dalam Aturan dan prosedur BANI yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 terdapat kelemahan. Berdasarkan hasil peneltian ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 tersebut masih terdapat kelemahan. 2 Terdapat kelemahan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang abitrase dan alternative penyelesaian sengketa yaitu a) Kelemahan pada substansif hukum, b) Kelemahan pada struktural hukum, c) Kelemahan pada budaya hukum,3. Maka perlu untuk dilakukan rekonstruksi terhadap UU No. 30 tahun 1999.
Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan untuk melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang a) Perlu penegasan terhadap pihak ketiga diluar perjanjian yang dapat ikut serta dalam perkara arbitrase yang sedang berjalan. b) Pada saat pengajuan bukti-bukti surat atau dokumen tertulis lainnya para pihak harus dapat memperlihatkan aslinya, c) Bantuan pengadilan negeri untuk meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang tidak bersedia atau berhalangan hadir ke persidangan arbitrase. d) Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan itikad buruk, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri

Kata kunci : Rekonstruksi, Sistem Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Keadilan Dan Kepastian Hukum