MARKUS, DWI PRATIWI (2020) MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM TRADISI ADAT BERBASIS NILAI KEADILAN DI RAJA AMPAT PAPUA BARAT (Studi Tentang Sinkronisasi Hukum Adat di Raja Ampat dalam Tata Hukum Nasional). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

| Download (2MB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

| Download (151kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

| Download (218kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

| Download (222kB)
[thumbnail of PUBLIKASI.pdf] Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

| Download (685kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (510kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (541kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (560kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (480kB)
[thumbnail of BAB VI.pdf] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (172kB)

Abstract

Singkronisasi hukum pertanahan di Raja Ampat disandingkan dengan ketentuan hukum adat, keadaan yang sering menyebabkan munculnya sengketa adalah, kekuatan hukum kepemilikan tanah tidak bergantung pada ada atau tidaknya sertifikat tanah, tetapi ada dan tidaknya surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh pihak adat. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan dalam tradisi hukum nasional maupun hukum adat dianggap masih belum memberikan jaminan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Raja Ampat Papua Barat, upaya dalam mewujudkan sinkronisasi penyelesaian sengketa pertanahan yang ideal, berkeadilan dan berkepastian dalam tradisi hukum adat, dilakukan dengan tujuan menemukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mensinkronisasikan model penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dalam tradisi adat maupun hukum nasional di Raja Ampat Papua Barat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal, mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, deskriptif menggambarkan keadaan subyek/obyek dalam proses penelitian yang bisa berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah (1) penyelesaian sengketa masyarakat adat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat adat Raja Ampat (2) Masyarakat adat Raja Ampat cenderung mempertahankan tradisi adat dan meyakini bahwa keberadaan hukum nasional belum mampu menjadi solusi kongkrit dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Raja Ampat, hal tersebut menjadi salah satu faktor sengketa pertanahan di Raja Ampat sampai saat ini masih belum mampu terselesaikan secara adil. (3) Model penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dengan upaya pengkodifikasian terhadap keberadaan hukum adat serta pembaharuan terhadap pasal 5, 6 dan 18 UUPA sebagai upaya singkronisasi terhadap keberadaan hukum adat dan hukum nasional.

Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Hukum Adat, Nilai Keadilan.

Dosen Pembimbing: Mahmutarom, Mahmutarom | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Apr 2021 02:30
Last Modified: 07 Apr 2021 02:30
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18579

Actions (login required)

View Item View Item