HALOMOAN, KURNIA (2020) KONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK PERAN BADAN USAHA KOPERASI BIDANG JASA KONSTRUKSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Baca Disini (550kB) | Download (550kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (86kB) | Download (86kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (72kB) | Download (72kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (361kB) | Download (361kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (679kB) | Download (679kB)
	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (790kB) | Download (790kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (219kB) | Download (219kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (332kB) | Download (332kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (472kB) | Download (472kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (327kB) | Download (327kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (87kB) | Download (87kB)

Abstract

Badan usaha Koperasi merupakan badan usaha sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan merupakan jenis usaha yang sesuai dengan sosial serta budaya masyarakat indonesia. Besarnya peluang usaha di jasa konstruksi, badan usaha koperasi belum bisa ikut serta dalam usaha ini. Perkembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah, seharusnya mencerminkan perinsip membina usaha koperasi sebagai tempat usaha bersama untuk memenuhi aspirasi anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Publik Peran Badan Usaha Koperasi Bidang Jasa Konstruksi Yang Belum Berkeadilan, diakibatkan adanya kelamahan secara yuridis

Tujuan Penelitian ini untuk mekonstruksi kebijakan publik agar peran badan usaha koperasi bidang jasa konstruksi berbasis nilai keadilan. Undang-undang Koperasi dan Undang-undang Jasa Kontruksi belum mengatur secara tegas tentang pembinaan terhadap badan usaha koperasi dibidang jasa konstruksi, belum ada keberpihakan pemerintah tentang pengaturan jasa konstruksi terkait keuntungan badan usaha belum berpihak kepada tenaga kerja/karyawan. Badan usaha di luar badan usaha koperasi belum bisa membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Sehingga perlu adanya kebijakan khusus dan pasal-pasal yang mengakomodir dan menjamin peluang-peluang usaha, modal usahanya, serta kesejahteraan tenaga kerjanya secara hukum oleh pemerintah. Konstruksi yang dilakukan terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 membentuk paradigma baru terhadap peran koperasi di dalam bidang jasa konstruksi.

Kata Kunci: Konstruksi, Koperasi, Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Teguh, Teguh and Wahyuningsih, Sri Endah | UNSPECIFIED, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Apr 2021 02:51
Last Modified:	05 Apr 2021 02:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18517

Actions (login required)

View Item