Studi ini memfokuskan pada berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, dan pengembangan hukum Islam pada sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang berbasis keadilan. Meski kajian yang mengaitkan motif spiritual dan ideologis dengan dunia kerja sudah pernah ada, tetapi dengan fokus mewujudkan relasi profesional, keadilan, dan kesetaraan, dengan basis pijakan keselarasan antara relasi vertikal (manusia dengan Allah SWT) dan relasi horisontal (sesama manusia) demi terwujudnya kesejahteraan hidup bersama masih belum ada. Di sinilah urgensi dan distingsi dari studi ini.

Dengan metode kualitatif, berbasis studi pustaka dan observasi atas pelaksanaan sistem hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, di mana paradigma kontruktivisme (constructivism), dan pendekatan sosio-legal research sebagai pijakan, di mana basis analisis teori yang digunakan yaitu, keadilan sebagai grand theory, teori hukum Islam sebagai middle theory, dan teori hukum progresif sebagai applied theory, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan model triangulasi, hasil studi menunjukkan; pertama, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dalam tataran implementasinya masih banyak dijumpai hambatan, seperti belum adanya titik temu yang menghasilkan pemahaman bersama mengenai konsep relasi kerja yang berimbang (equal) antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, serta kurangnya political will pemerintah dalam mengimplementasikan hukum ketenagakerjaan. Ada pula tantangan, seperti rendahnya skil tenaga kerja, rendahnya penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, ketidakpastian mekanisme pasar, penempatan kerja yang tidak merata, dan tenaga kerja Asing.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, implementasi sistem ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari konsep ijarah. Pasalnya, tidak semua mekanisme kontrak dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dibicarakan secara transparan di awal. Selain itu, karena Islam mendudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tujuan mengelola dan memanfaatkan bumi, maka bekerja merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan, dengan catatan harus mendatangkan maslahat bagi seluruh makhluk. Tujuan akhirnya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga ukhrowi.
Ketiga, Konsep fiqh ijarah, dapat dijadikan sebagai pijakan awal bagi proses pengembangan sistem hukum berbasis keadilan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Konsep ini, yang secara sosio-antropologis menyoroti hubungan timbal balik manusia dalam aktivitas sosial-ekonomi, selaras dengan kesempatan mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta benda untuk memenuhi hajat hidup. Relasi yang dibangun dalam hubungan industrial adalah adalah partnership; partnership in responsibility, partnership in production, dan partnership in profit.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pengembangan; Ketenagakerjaan; dan Keadilan